Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Akses Pelayanan Publik

Jak-One.com – SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan pubhk di Yogyakarta dan Jawa Barat. 
Penelltian uni mengkaji 24 produk hukum daerah dlskrimmatif dl Yogyakarta. dan 9! produk hukum daerah di Jawa Barat. Ka|ian hukum uni dllengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh dan pengalaman spesifik diskriminasi pelayanan publik di masing-masing provinsi. Terakhir. studi ini juga menganalisis lebih dari 400.000 pubhc complaints yang duhimpun melalui 
sistem penanganan pengaduan nasional. SP4N LAPORL 
Temuan Kunci: . Penelitian ini mengidentifikasi 32 produk hukum daerah (2! di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dan II di Jawa Barat) yang mendiskriminasi kelompok minoritas yang teridentifikasi. berdasarkan gender, etnisitas. kepercayaan. dan orientasi seksual. Misalnya, peraturan ini mengandung pelanggaran terhadap HAM kelompok minoritas yang secara konstitusionaI dilindungi unruk mendapatkan akses pelayanan publik yang adil dan secara. 
Wawancara dengan komunitas untuk mengetahui’ jangkauan dampak diskriminasi produk hukum daerah. menunjukkan sebanyak 349 kasus diskriminasi yang terdokumentasi (77 di Daerah Istimewa Yogyakarta. 28 di Jawa Barat. dan secara khusus riset ini mendokumentasikan 244 kasus intoleransi terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat dalam kurun waktu 2007-2017). 
Dari 77 kasus diskriminasi yang terdokumentasikan di Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan I48 praktik pelayanan diskriminatif (|28 diantaranya terjadi di daerah penelitian) dan |02 praktik pelayanan diskriminatif dalam bidang jasa (87 diantaranya terjadi di daerah penelitian). 
Dari 28 kasus diskriminatif yang terdokumentasikan di Jawa Barat ditemukan 54 praktik pelayanan diskriminatif yang terbagi dalam 30 diskriminasi di sektor pelayanan administrasi dan 24 di sektor pelayanan jasa. Sedangkan dari 244 kasus intoleransi, diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di pelbagai daerah di Jawa Barat. ditemukan 583 praktik diskriminasi pelayanan publik yang terbagi dalam 285 sektor pelayanan bidang administrasi dan 298 sektor pelayanan jasa. 
Dari 32 produk hukum daerah yang dikaji, 2 produk hukum daerah di Jawa Barat mendiskriminasi secara langsung (direct discrimination) kelompok Ahmadiyah. yaitu Peraturan Gubernur No. l2 Tahun 20! | tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat dan Surat Keputusan Walikota Bogor No. SO3/367-Huk Tentang Pembatalan Surat Keputusan No. 60l/389-Pem Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Yasmin Bogor. Sementara. | produk hukum daerah di Yogyakarta. yaitu Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898IIIA/I975 Tentang Penyengaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi mendiskriminasi langsung (direct discrimination) etnis Tionghoa. Sisanya produk-produk hukum di dua area riset ini mendiskriminasi secara tidak langsung (indirect discrimination). 
Selain mengandung manlah inkomtltunonallul. produk hukum daerah diskriminatif telah digunakan untuk melegmmnl eenngkalan perilaku Intoleran. mulai dari eugma sosial yang dimiliki Individu. main hakim sendlrl dan kekeruan yang didukung negara terhadap kelompok minoritas

Produk hukum daerah diskriminatif yang teridentifikall berhubungan dengan pembatasan kepemilikan tanah oleh etniu Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta. kehebatan beragama bagi Ahmadiyah dl Jawa Barat. hak pendllan yang adil bagi pelajar Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta: legitimasl taktik represif terhadap kelompok minorlraa yang dianggap “menggangu masyarakat”. termasuk komunitaa LGBT clan tuna wilma oleh petugal Satpol PP; dan pembatasan akses terhadap bantuan dan pendampingan hukum. 
Bagi anggota beberapa kelompok minoritas. SP4N-LAPORl menjadi salunn untuk mengaiukan pengaduan resmi dan mencari ganti rugi agar mendapatkan ganti rugi dan remedl secara resml dan sah. SP4N-LAPORl Menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam penerimaan aduan. terutama dalam hal tindakan diskriminatif yang diterima. 
Terdapat 8 dampak yang ditimbulkan akibat adanya produk hukum diskriminatif terhadap kelompok rentan. yaitu: (l) kehilangan hak untuk menikmati hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi RI. (2) kehilangan hak atas penegakan hukum yang falr dan reviktimisasi akibat stigma separatis bagi mahasiswa Papua di Yogyakarta. (3) restriksi dalam pelayanan publik. (4) alienasl sosial yang meluas bagi kelompok LGBT/warla dan perempuan pekerja seks. (5) akselerasi intoleransi yang dilegitimasi produk hukum diskriminatif. (6) meningkatnya kesulitan pendirian tempat ibadah. (7) terbukanya potensi tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban umum. dan (8) tidak terpenuhinya hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. 
Penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat lebih luas dampak produk hukum diskriminatif misalnya terhadap perekonomian suatu daerah yang oleh karena adanya perda diskriminatif kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor industri dan pariwisata. Penelitian lanjutan juga penting dilakukan untuk memeriksa daya dukung dan tingkat kepatuhan publik pada produk-produk hukum diskriminatif ini termasuk dampak dan perubahan yang diharapkan oleh pembentuk hukum dari adanya suatu produk hukum daerah. 
Rekomendasi 
Produk hukum diskriminatif akan menjadi bom waktu, menyebabkan konflik sosial antar etnik. agama. dan ikatan sosio-kultural lainnya. Pembatasan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama, berserikat. dan berekspresi melemahkan hubungan antara negara dan warganya. dan potensi manusia sepenuhnya dari rakyat Indonesia. 
Oleh karena itu. pemerintah daerah perlu segera merevisi atau mencabut produk hukum daerah diskriminatif dan regulasi lainnya untuk mengembalikan hak masyarakat Indonesia. 
Prioritas harus diberikan kepada produk hukum daerah yang secara langsung menyebabkan praktik diskriminasi. seperti Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor l2 Tahun 20“ Tentang larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Surat Keputusan Walikota Bogor No. 503I367-Huk Tentang Pembatalan Surat Keputusan No. 60ll389-Pem Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereia Yasmin Bogor di Jawa Barat dan lnstruksi Kepala DIY No. K.898IlIAIl975. Perihal Penyengaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNl Non-pribumi di D.I. Yogyakarta. 
Selanjutnya. revisi diperlukan untuk menambah spesifikasi dan kejelasan produk hukum daerah yang mengatur ketertiban umum untuk melindungi dan menentang penggunaannya secara eksesif dan tidak akuntabel terhadap kelompok marjinal dan LGBT. 
Pemerintah pusat. melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) perlu membuat repository produk hukum daerah yang menyatu dan Pemerintah perlu melakukan pengembangan kebijakan inklusif dan proses konsultasi pubhk yang efektif. Setiap produk hukum baru harus melibatkan minoritas terlebih pihak yang secara langsung terdampak oleh produk hukum yang dibentuk. 
Menyikapi diskriminasi yang saat ini terjadi, pemerintah seharusnya memitigasi permasalahan dengan menyediakan mekanisme komplain atau optimalisasi SP4N-LAPOR! atau semacam pendampingan terkait diskriminasi dan membantu pihak yang mengalami diskriminasi untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak konstitusional.