MRP se-Papua Minta Pemerintah Akomodasi Kepentingan Politik Orang Asli Papua

Jak-One.com- Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap, pemerintah dapat mengakomodir masyarakat Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di Indonesia.

“Kehadiran kami dalam lembaga majelis ini adalah sebagai jembatan mitra strategis, kami hadir untuk meminta pemerintah pusat untuk sinergis, melihat dan merasakan pada masyarakat Papua agar diberi kesempatan untuk maju di Pilkada tahun ini,” ujar Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Propinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

Untuk itu, MRP mendesak pemerintah pusat dapat memperhatikan pada Pasal 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Dalam UU Otsus Papua tersebut, ada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami meminta pemerintah dapat memperhatikan masyarakat Papua, orang Papua ingin pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua,” tegas Alfons.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Asosiasi MRP Propinsi Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak menginginkan, pemerintah dapat mengimplementasikan UU Otsus Papua. MRP juga memberikan rekomendasi pada Partai Politik di Pilkada 2024 dapat merekrut putra daerah.

“Kami ingin ada keberpihakan dari partai poltik untuk mengakomodir di Pilkada tahun ini harus orang asli Papua. Soal mekanisme regulasinya saya kira pemerintah pusat lebih paham,” ungkap Judson.

Sementara itu, Koordinator Asosiasi Ketua MRP Propinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menambahkan, masyarakat Papua berterima kasih pada pemerintah pusat seandainya dapat menjawab otonomi khusus jilid 2 bila berhasil dilaksanakannya, dan jangan sampai otonomi khusus mengalami kemunduran seperti 20 tahun yang lalu.

“Di UU No.21 tahun 2001 yang menjelaskan pencalonan kepala daerah untuk dapat direvisi dan ditambahkan bahwa Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota adalah orang asli Papua. Jadi benar-benar orang Papua yang menjadi tuan ditanah leluhurnya,” ucap Agustinus.

Selanjutnya, Ketua MRP Propinsi Papua Selatan, Damianus Katayu berharap, Pilkada 2024 yang dilaksanakan serentak ini semestinya masyarakat Papua diberikan hak politiknya. Ini bukan persoalan diskriminasi, bahwa proses politik harus dikembalikan kepada masyarakat Papua.

“Ini penting kami arahkan untuk Pilkada tahun ini, agar proses politik dalam Pemilukada harus dikembalikan terhadap hak politiknya pada masyarakat asli Papua untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, MRP membawa aspirasi masyarakat Papua agar dapat menjaga kultur budaya, aman, damai, di Pemilukada dalam suasana yang sejuk,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *