Ketahanan Pangan Indonesia Jadi Sorotan, APKEPI Dorong Pembenahan Rantai Pasok

JAK ONE – Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI) menyoroti sejumlah tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional pada 2026–2027. Meski sejumlah komoditas strategis diproyeksikan mengalami surplus, persoalan distribusi, disparitas harga, keamanan pangan, hingga tata kelola rantai pasok masih membutuhkan perhatian serius.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Diskusi Publik Nasional HUT ke-9 INAnews bertema “Menjaga Stabilitas dan Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Nasional” yang digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang didukung APKEPI, Bank Banten, dan Deli Stationery ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, lembaga negara, praktisi, peneliti, media, hingga mahasiswa.

Hadir sebagai pembicara, Periset APKEPI Adhita Sri Prabakusuma dan praktisi obat dan makanan, Sapari. Diskusi dipandu Iradat Ismail dari Kornas Jaringan Advokasi Publik Indonesia (JAPI).

Pemimpin Redaksi INAnews, Muhamad Helmi Romdhoni, mengatakan diskusi publik tersebut merupakan agenda rutin yang telah memasuki penyelenggaraan ketujuh. Melalui kegiatan ini, INAnews berupaya menghadirkan ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan nasional sekaligus mencari solusi bersama.

“Diskusi Publik Nasional ini merupakan yang ketujuh kami selenggarakan dengan mengangkat isu nasional. INAnews selalu memberikan ruang untuk mencari solusi dari permasalahan bangsa ini,” ujar Helmi dalam sambutannya.

Dalam pemaparannya bertajuk “Penguatan Ketahanan Sistem Pangan Nasional 2026–2027”, Adhita menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi nasional.

Menurut APKEPI, ketersediaan pangan harus didukung keterjangkauan harga, pemerataan distribusi, jaminan mutu dan keamanan pangan, serta keberlanjutan pasokan dari produsen hingga konsumen.

APKEPI memproyeksikan ketersediaan beras nasional pada 2026 mencapai 47,26 juta ton, dengan kebutuhan sebesar 31,21 juta ton. Stok akhir beras diperkirakan mencapai 16,06 juta ton, sedangkan surplus produksi tercatat sebesar 3,56 juta ton.

Namun, kondisi surplus tersebut belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga di seluruh wilayah. Berdasarkan materi yang dipaparkan APKEPI, sebanyak 152 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras hingga minggu ketiga September 2026.

Adhita menilai keseimbangan antara produksi, distribusi, biaya logistik, dan daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya dilihat dari besarnya produksi atau surplus komoditas. Distribusi yang merata, harga terjangkau, serta mutu dan keamanan pangan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selain stabilitas harga, perubahan iklim juga meningkatkan ketidakpastian produksi pangan. APKEPI mencatat proyeksi luas panen padi periode Januari–November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, meningkat 8,98 persen dibandingkan 2024.

Meski demikian, perubahan pola hujan, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tanaman berpotensi memengaruhi produktivitas dan kelancaran pasokan.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, APKEPI mendorong penyesuaian kalender tanam, diversifikasi sentra produksi, penguatan irigasi, serta pengembangan sistem peringatan dini.

Koordinasi antardaerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan gejolak harga pangan.

Penguatan cadangan beras pemerintah dan efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut menjadi perhatian APKEPI.

Keberhasilan program tersebut, menurut APKEPI, tidak hanya ditentukan oleh volume penyaluran, tetapi juga ketepatan sasaran, transparansi harga, dan efektivitas distribusi hingga ke konsumen.

Di sisi lain, ketersediaan pangan harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan dan mutu produk.

Dalam studi kasus pengawasan beras fortifikasi 2026, materi APKEPI mencatat pemeriksaan terhadap 190 sampel di 11 provinsi. Hasilnya, ditemukan 25 merek yang belum memenuhi ketentuan label.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan berbasis risiko, penerapan standar mutu, peningkatan kapasitas laboratorium, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Untuk memperkuat sistem pangan nasional, APKEPI merekomendasikan lima agenda strategis, yakni penguatan regulasi dan implementasi, stabilisasi pasokan dan harga, peningkatan mutu serta keamanan pangan, penguatan sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dan keberlanjutan.

APKEPI juga mendorong integrasi data produksi, stok, harga, distribusi, iklim, dan keamanan pangan melalui pendekatan Integrated Food Intelligence System.

Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah mendeteksi potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga secara lebih dini.

Adhita menegaskan, penguatan sistem pangan membutuhkan kebijakan terintegrasi yang didukung data andal serta kolaborasi berbagai pihak.

“Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat perlu diperkuat agar stabilitas pasokan, keterjangkauan harga, dan keamanan pangan dapat berjalan beriringan,” tambahnya.

Sementara itu, pembicara lainnya, Sapari, menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan di setiap mata rantai pasok, mulai dari proses produksi hingga peredaran di masyarakat.

Pemerhati Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA) tersebut mengingatkan bahwa produsen maupun pedagang yang memperjualbelikan pangan tidak aman, termasuk produk yang mengandung bahan berbahaya, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Bilamana ada yang menjual pangan tidak aman, kedaluwarsa, berformalin, atau mengandung boraks dan Rhodamine B, itu melanggar UU Pangan dan bisa dipidana penjara lima tahun ditambah denda,” kata Sapari.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada produk akhir yang beredar di pasar. Pengendalian harus dilakukan sejak bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Penguatan ketahanan pangan nasional menuju 2027 pada akhirnya membutuhkan kebijakan yang terukur, pengawasan konsisten, dan evaluasi berbasis data. Dengan demikian, keberhasilan sektor pangan tidak hanya dilihat dari kecukupan produksi, tetapi juga dari kemampuan menyediakan pangan yang aman, bermutu, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.