Perpusnas Ajak Pustakawan Manfaatkan AI, Pelayanan Manusia Tetap Utama
JAK ONE – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pustakawan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan, tanpa mengesampingkan peran dan pertimbangan manusia.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz saat mengukuhkan pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPK-I) periode 2025–2028 di Auditorium Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aminudin menegaskan bahwa AI dapat membantu mempercepat pekerjaan teknis, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia dalam menilai, mengambil keputusan, serta mempertimbangkan aspek etika.
“Jadi, tetap saja yang namanya manusia tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan biarlah memfasilitasi,” ujar Aminudin.
Ia mencontohkan pemanfaatan AI di lingkungan Perpusnas, antara lain untuk pengolahan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), pengelolaan metadata koleksi, hingga pengembangan teknologi pendeteksi kerusakan naskah.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi pekerjaan. Namun, hasil yang dihasilkan mesin tetap harus ditelaah oleh pustakawan agar sesuai dengan standar dan kebutuhan pengelolaan informasi.
Aminudin juga memperkenalkan pendekatan thinking and acting beyond machines, yakni kemampuan pustakawan untuk berpikir dan bertindak melampaui kemampuan mesin melalui penalaran, penilaian kritis, dan kreativitas.
Selain adaptasi teknologi, ia berharap FPUI dan FPK-I dapat berperan sebagai mitra strategis Perpusnas dalam memperkuat tata kelola perpustakaan nasional, termasuk memberikan masukan terkait kebijakan, uji kompetensi, dan akreditasi perpustakaan.
Pengukuhan tersebut menetapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono sebagai Ketua FPUI bersama 65 pengurus lainnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Farli Elnumeri dikukuhkan sebagai Ketua FPK-I bersama 27 pengurus lainnya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar nasional bertema “Literasi Era Baru: Memanfaatkan Kecerdasan Buatan tanpa Kehilangan Ruh Pelayanan”.
Ketua FPUI Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah peran perpustakaan menjadi ruang yang semakin terbuka dan tidak terbatas secara fisik.
Menurutnya, AI dapat membantu pekerjaan di balik layar (back office), seperti katalogisasi, klasifikasi, dan penyusunan sinopsis koleksi. Efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan pustakawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Teknologi adalah membackup kita untuk bekerja. Penggantian waktu itu harus kita kompensasi dengan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, perpustakaan harus tetap mempertahankan fungsinya sebagai ruang interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan. Karena itu, pemanfaatan teknologi seharusnya memperluas jangkauan layanan, bukan mengurangi kedekatan pustakawan dengan pemustaka.
Sementara itu, Ketua FPK-I Farli Elnumeri memperkenalkan program Paspor Perpustakaan (Library Passport) sebagai upaya mengajak masyarakat mengenal dan mengunjungi berbagai perpustakaan khusus di Indonesia.
Program tersebut dilengkapi identitas pemilik, direktori perpustakaan, serta kolom pencatatan kunjungan melalui stempel dari perpustakaan yang didatangi.
Pada tahap awal, direktori Paspor Perpustakaan mencakup 30 perpustakaan khusus di Jakarta dan sejumlah daerah. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mengenal beragam koleksi dan sumber informasi yang selama ini belum banyak diketahui.
Farli mengatakan, inisiatif tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan, tetapi juga memperkuat jejaring dan kolaborasi antarpengelola perpustakaan khusus.
Ia menegaskan bahwa perluasan akses informasi harus tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik, pelindungan data pribadi, dan hak cipta.
Melalui penguatan kepengurusan FPUI dan FPK-I periode 2025–2028, Perpusnas berharap kolaborasi antarlembaga semakin berkembang, kompetensi pustakawan meningkat, serta inovasi pelayanan perpustakaan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.
