Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hadiri FGD Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara
JAK ONE – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara yang digelar di Sopo Partungkoan Tarutung, Rabu (3/6).
Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.
Selain itu, forum ini menjadi sarana untuk memberikan arahan strategis terkait integrasi Rencana Induk Pembangunan Daerah ke dalam dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memaparkan berbagai potensi unggulan daerah yang dimiliki. Menurutnya, Tapanuli Utara memiliki kawasan dataran tinggi dan perbukitan strategis yang terhubung dengan ekosistem Danau Toba, serta potensi besar di sektor hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, pariwisata alam, budaya, rohani, dan ekonomi kreatif.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya rendahnya nilai tambah dan hilirisasi komoditas, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
Sementara itu, Restuardy Daud menegaskan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan.
“Tapanuli Utara memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan agropolitan unggulan yang berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan terarah, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah, kemudian dilanjutkan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian hingga mampu meningkatkan daya saing global dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Restuardy.
Ia menjelaskan, terdapat dua opsi dalam mengintegrasikan RIPD ke dalam sistem perencanaan daerah. Pertama, melalui revisi RPJPD 2025–2045. Kedua, melalui penyusunan rencana induk tematik sebagai dokumen suplemen yang berfungsi sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang.
Pada kesempatan tersebut, Restuardy juga menyoroti kondisi makro daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapanuli Utara tercatat meningkat menjadi 78,09, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 7,47 persen. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Selain itu, penanganan pascabencana disebut harus menjadi agenda prioritas mengingat Tapanuli Utara termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pada sektor infrastruktur, dinilai masih cukup besar.
“Konsistensi perencanaan, ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” kata Restuardy.
Melalui FGD ini, diharapkan dapat tersusun Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menjadi pedoman pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah.
