DPR Apresiasi Tata Kelola Perpusnas, Tekankan Dukungan Anggaran bagi Pembangunan Literasi

JAK ONE – Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sepanjang Tahun Anggaran 2025 yang berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perpusnas, Komisi X juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai agar program pembangunan literasi nasional, pelestarian naskah kuno, digitalisasi koleksi, dan peningkatan layanan perpustakaan dapat terus berjalan optimal.

Kinerja pengelolaan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI setelah mencatat realisasi anggaran sebesar Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan investasi pemerintah di sektor literasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan seluruh unit kerja mampu mencatat tingkat penyerapan anggaran di atas 98 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen Perpusnas dalam menjaga efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran meski menghadapi penyesuaian fiskal.

Selain realisasi anggaran yang tinggi, Perpusnas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Perpusnas juga mencatat peningkatan nilai SAKIP menjadi 72,43 dengan predikat BB (Sangat Baik) serta Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,81 dengan predikat A-.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan capaian tersebut menunjukkan kualitas tata kelola Perpusnas tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa pengurangan anggaran berpotensi menghambat berbagai program strategis, mulai dari pembangunan literasi hingga pelestarian naskah kuno.

Komisi X juga mendorong pemerintah memberikan dukungan anggaran yang lebih kuat untuk program digitalisasi koleksi nasional, preservasi manuskrip, peningkatan layanan perpustakaan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Perpusnas menegaskan akan terus menjaga kualitas layanan melalui efisiensi, penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk Kementerian Kebudayaan, lembaga filantropi, dan mitra internasional, agar program pelestarian manuskrip dan pembangunan literasi nasional tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.