Reshuffle Kabinet Menjadi Solusi Terbaik Untuk Kemajuan Bangsa
Jak-One.com – Kementrian Badan Usaha Milik (BUMN) yang seharusnya menjadi penopang utama roda perekonomian negara, dinilai paling gaduh. Oleh karena selalu menimbulkan polemik dan sederet blunder atas kebijakannya yang kurang tepat.
Viralnya Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini.
“Mulai dari pertentangan soal Data Hutang Kementrian, Penempatan TNI/Polri Aktif, Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris BUMN, Logo Baru BUMN ditengah Pandemi, Video deklarasi Capres 2024, Kasus Denny Siregar, polemik seputar transparansi Rekrutmen 6000-7200 orang Direksi dan Komisaris BUMN, hingga istilah Titipan yang digemborkan Erick Thohir ke media,” ujar Koordinator Aidil Fitri di Jakarta, Selasa (11/08/2020).
“Semua itu hanya menimbulkan gaduh yang tak perlu terjadi, kalau Menteri BUMN mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum serta rasa keadilan publik,” tambah dia.
Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK Massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3425 karyawan BUMN.
Semua gaduh tersebut juga gagal menjadi solusi bagi BUMN dan bagi Pemerintahan Joko Widodo, bahkan justru menambah beban manakala BUMN yang diharapkan jadi penopang, justru menjadi contoh bagi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan PHK ditengah Pandemi.
Erick Thohir adalah contoh Menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi presiden Jokowi. Padahal Presiden dalam pidato kemarahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya sense of crisis dan kecepatan respon dari para menteri dalam menghadapi situasi ini.
Erick Thohir adalah “Menteri Gimmick” yang selalu heboh dan gaduh di setiap langkahnya, penuh dengan puja puji dan pemberitaan besar namun kosong dalam Kinerja dan Pencapaian!
“Jangankan menjadi penopang ekonomi bangsa, menyelamatkan dirinya saja sepertinya BUMN hari ini tidak mampu,” ucap Aidil.
Jika Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan tegas untuk mengganti Menteri BUMN maka segala upaya perbaikan ekonomi menuju kuartal ke 3 bisa dipastikan tidak akan berhasil.BUMN bukan menjadi pelampung tetapi menjadi batu pemberat yang menarik bangsa ini tenggelam.
Atas pertimbangan tersebut diatas maka kami Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) meminta agar Presiden segera melakukan Reshuffle terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dikarenakan kegaduhan dan ketidakmampuannya memimpin serta memberikan teladan yang baik pada akhirnya akan merugikan pemerintahan Jokowi di periode yang kedua ini.
“Kami Relawan yakin bahwa Reshuffle adalah solusi terbaik hari ini untuk menjaga kepercayaan rakyat dan menumbuhkan harapan baru bagi rakyat. Diharapkan menteri yang baru nantinya akan mampu bekerja lebih maksimal, memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan visi dan misi pemerintahan Jokowi serta bertindak cepat dan nyata dalam pemulihan ekonomi nasional dan mengatasi Pandemi,” harap Aidil.
Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin dengan susah payah berupaya untuk bisa tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan segala cara, sekaligus mengatasi bencana pandemi dan mengupayakan yang terbaik untuk 267 juta rakyat Indonesia.
“Akan tetapi saat ini, kami relawan melihat, tidak semua pembantu Presiden terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja yang diharapkan. Ada yang bahkan jelas justru memperburuk situasi,” ucap Aidil.
“Hal ini yang kami lihat terjadi di Kementrian Badan Usaha Milik Negara. Dengan aset 8.000 triliun, seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara,” sebut dia.
Dari BUMN induk, anak dan cucu total ada 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri kereta api, produksi garam, hingga kondom.
Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat. Di sisi lain, kenyataan yang dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi Kementerian paling gaduh.
